Jaminan Rp10 Triliun untuk Sektor Riil

JAKARTA, JUM’AT - Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp10 triliun untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penurunan kinerja sektor riil selama 2009.

“Tadi malam (dalam rapat Panitia Anggaran DPR, Rabu 29/10), kami meminta itu dijadikan sebagai antisipasi sektor riil yang mungkin mengalami penurunan tajam dan perlu mendapatkan support pemerintah sehingga dicadangkanlah dana itu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR Jakarta, Kamis (30/10).

Menurut dia, dana tersebut merupakan salah satu instrumen counter cyclical ketika sektor riil menghadapi tantangan seperti kurs maupun harga-harga yang meningkat. “Mungkin mereka perlu untuk mendapatkan sedikit ruang untuk bernafas di dalam 2009. Namun kita akan melihat secara selektif yang penting dananya ada dan didukung oleh DPR,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, penggunaan dana itu akan berbeda dengan subsidi pajak ditanggung pemerintah seperti yang dilaksanakan pada 2008 ini. “Di tahun 2008 masalah yang paling serius di sektor pangan sehingga kebijakannya melalui subsidi pajak, penurunan tarif, dan lainnya,” katanya.

Pada 2009, sektor riil perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah akan mengevaluasi sektor-sektor prioritas dan perkembangan masing-masing sektor.

Senada dengan Menkeu, Kepala BKF Anggito Abimanyu mengatakan, dana tersebut akan menjadi semacam bantalan bagi pengembangan sektor riil. “Bentuknya belum ditentukan, tetapi akan menjadi semacam bantalan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pemerintah mungkin menilai program-program seperti pajak ditanggung pemerintah seperti minyak goreng sudah tidak perlu sehingga dialihkan ke program lain. “Seperti yang disampaikan pemerintah kepada kami yaitu dalam bentuk program-program terkait dengan pertolongan kepada sektor riil, itu akan menjadi domain pemerintah,” katanya.